Wednesday, August 24, 2011

Langkah Raksasa Kawal APBD Guna Percepatan Nangkis

Oleh: Drs. Purtomo [Askot CD PNPM MP Kota Pekalongan]







Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan (nangkis), Kota Pekalongan melakukan langkah raksasa guna mengupayakan keberlanjutannya melalui perumusan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Mandiri, yang merupakan prakarsa daerah dalam rangka menunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

Bentuknya adalah tambahan alokasi anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui Badan Keswadayaan Masyrakat (BKM). PDPM tersebut dikuatkan secara yuridis melalui Peraturan Walikota (Perwal). Bagi sebagian kota, ini merupakan terobosan penting.

Program nangkis merupakan aktivitas yang harus didukung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk itu pendekatan yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat baik di bidang sosial, pemberdayaan ekonomi mikro kecil, maupun perbaikan sarana prasarana lingkungan.

Untuk itu, dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Walikota tentang PDPM Mandiri, di Hall Room Bapeda Kota Pekalongan, pada Kamis, 9 Juni 2011. Acara itu diikuti oleh seluruh Koordinator BKM dan PJOK se-kota Pekalongan, serta konsultan pendamping.

Dana BLM PDPM Mandiri Kota Pekalongan adalah alokasi anggaran yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan BKM dalam menanggulangi kemiskinan. Melalui PDPM Mandiri diharapkan terjadi akselerasi penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan.

Apa itu PDPM?

PDPM adalah budget anggaran khas Kota Pekalongan yang murni diprakarsai oleh pemda setempat sebagai upaya mendukung keberlangsungan PNPM Mandiri Perkotaan. Alokasi dana yang disediakan Pemda Pekalongan adalah sebesar Rp5 miliar. Sedangkan untuk alokasi dana murni BLM sejumlah Rp.4.592.500.000,-

“Ditambah dengan alokasi untuk tambahan BOP BKM sejumlah Rp250 juta dan yang diperuntukkan sebagai BOP Urban Sanitation and Rural Structure (USRI) sebesar Rp.157.500.000,-” jelas Satker Kota Pekalongan Sochib Rochmat di sela-sela pertemuan Sosialisasi Perwal.

Disadari bahwa nangkis merupakan suatu program yang didesentralisasikan oleh Pusat kepada Daerah yang harus dilaksanakan secara terintegrasi antarsektor dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu didukung secara material maupun imaterial.

Kepala Bappeda Kota Pekalongan Chairuddien Mustahhal menyampaikan bahwa PDPM digunakan untuk meningkatkan kinerja Tridaya BKM, khususnya dalam hal pemberian bantuan pinjaman modal usaha bergulir bagi warga miskin yang sangat bermakna guna meningkatkan status ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Awalnya Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang diluncurkan pada tahun 1999 di Kota Pekalongan melingkupi delapan kelurahan. Selanjutnya, pada P2KP 1-2 berkembang menjadi 21 kelurahan. Kemudian disambung dengan Program Replikasi yang dibiayai oleh Pemda pada tahun 2006, yang meliputi 17 kelurahan. Program Replikasi adalah program yang mengadopsi P2KP. Fase terakhir program ini berlangsung pada tahun 2008, menjangkau 47 kelurahan.

Sementara itu, menurut Koordinator Kota (Korkot) PNPM Mandiri Perkotaan Kota Pekalongan Ratna, banyak permasalahan di tingkat masyarakat yang telah ditangani oleh BKM baik pada Lokasi Lama maupun Lokasi Eks Replikasi. Lokasi Replikasi saat ini merupakan lokasi lanjutan bagi lokasi yang telah didampingi oleh anggaran pusat (APBN) dan di-support oleh APBD selama hampir 11 tahun.

“Dalam rentang waktu tersebut beraneka permasalahan, dinamika dan problem solving-nya telah mendewasakan para pelaku dalam menangani persoalan. Berbekal pendekatan yang nyaris tak berubah dalam satu dasawarsa, yaitu kebersamaan, kepedulian dan sikap gotong royong, segala persoalan kemiskinan niscaya dapat diatasi,” tutur Ratna.

Sejumlah Budget Penting

Optimisme itu bertambah saat pemda dan masyarakat berhasil memposisikan stimulus anggaran baik dari alokasi APBD maupun APBN sebagai bukan satu-satunya tujuan dari PNPM Mandiri Perkotaan, tapi lebih merupakan bagian dari mata rantai pembelajaran untuk mengawal perubahan dari aspek manapun, baik aspek perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.

Patut dicatat, selain PDPM, Kota Pekalongan juga telah mengalokasikan budget-budget penting bagi orang miskin melalui Pos Belanja Tidak Langsung (BTL), yaitu bantuan keuangan ke kelurahan sebesar Rp16 miliar, serta Program Akselerasi Peningkatan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKSBM) sejumlah Rp11 Miliar. Jumlah yang tidak main-main untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Kota Pekalongan.